Tidak Ada Aturan yang Mewajibkan Media Harus Netral Dalam Pilkada

Iwan Ferdana IB

KATA NETRAL adalah suatu kata yang menunjukan tidak ada keberpihakan kepada siapapun juga, kalau hal ini menyangkut sebuah kepentingan, baik itu terkait persoalan bisnis, pemerintahan, politik yang berhubungan dengan PEMILIHAN KEPALA DAERAH yang belakangan ini begitu banyak menguras energi, baik itu dilihat dari sisi materi maupun pikiran yang tak jarang berbuntut dan berkembang menjadi persoalan hukum dan konflik sosial di tengah masyarakat.

Mengapa hal itu bisa terjadi? tidak lain karena adanya kepentingan yang begitu besar dalam setiap perhelatan pilkada baik itu pemilihan gebernur, bupati maupun wali kota dan belakangan ini pemilihan kepala desa saja sudah melibatkan para pendukung dari masing-masing calon yang kesemuannya ingin menang, karena dari kemenangan itu akan menentukan nasib mereka kedepan.

Pemilihan kepala daerah secara serentak adalah bagian yang dilakukan DPR RI dan PEMERINTAH PUSAT untuk mengurangi beban biaya dan resiko yang begitu besar dalam setiap perhelatan PILKADA SECARA LANSUNG karena selama ini kita sama-sama dapat melihat resiko yang ditimbulkan akibat dari sebuah sengketa pilkada.

ALIANSI WARTAWAN INDEPENDENT INDONESIA (AWII) melihat ada banyak pertanyaan yang muncul baik itu dari masyarakat awam maupun para intelektual termasuk juga WARTAWAN tentang peran dan sikap media dalam perhelatan pilkada terkait adanya kata BERIMBANG dalam sebuah PEMBERITAAN.

Sebagai sebuah organisasi kewartawanan, AWII melihat perlu adanya pemahaman yang benar tentang peran PERS yang mengacu kepada aturan perundang-undangan, yaitu UU RI No 40 Tahun 1999 dengan jelas mengatur apa yang sebenarnya diamanatkan oleh undang-undang tersebut kepada setiap orang yang mengaku dirinya insan pers yang lebih dikenal dengan sebutan wartawan. Setiap wartawan harus memahami dengan baik setiap aturan yang berhubungan dengan profesi yang dia jalankan bila ingin dihargai dan diakui sebagi seorang JURNALISTIK, baik itu terkait penulisan berita maupun bentuk-bentuk berita yang dengan jelas diatur pada undang-undang pers agar kedepan keberadaan pers sebagai pilar keempat (4) dalam sistem demokrasi Indonesia dapat memberikan PENCERAHAN  bagi masyarakat, kita tidak boleh menjadikan keberadaan media membuat takut banyak orang apalagi untuk mengadu domba antara satu dengan yang lain, melakukan pemerasan hanya untuk kepentingan pribadi dengan mengunakan status wartawan adalah salah satu hal yang harus dihindarkan.

Pers memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor : XVII / MPR /1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain menyatakan setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia pasal 19 yang berbunyi : “Setiap orang  berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tak memandang batas-batas wilayah”

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik itu terkait korupsi, Kolusi, Nepotisme maupun penyelewengan dan penyimpangan lainya. Kalau kita mengacu kepada  UU RI No 40 Tahun 1999 pasal 3 ayat (1) pers Nasional berfungsi sebagai media Informasi, Pendidikan, Hiburan  dan kontrol sosial. Ayat (2) disamping berfungsi sebagai sebagaimana tersebut pada ayat (1) pers nasional dapat berfungsi sebagai SARANA EKONOMI. Maka berdasarkan pasal (2) inilah perusahaan pers berhak menentukan baik itu TERKAIT PILKADA maupun kegiatan lain UNTUK MEMIHAK kepada pihak mana saja yang dapat menguntungkan perusahaan yang dia pimpin dan TINDAKAN INI SAH dan TIDAK BERTENTANGAN dengan Undang-Undang PERS dan itulah sebabnya para wartawan tidak perlu takut untuk menyatakan sikap bila mendukung salah satu kandidat dalam PILKADA Lansung, terhadap berbagai pendapat yang menyatakan bahwa MEDIA dan WARTAWAN harus bersikap Netral dalam PILKADA itu adalah suatu pendapat dari seseorang atau kelompok dan itu sah-sah saja, MAU DIIKUTI atau TIDAK ITU SEMUA TERSERAH KITA karena tidak ada LARANGAN dan SANKSINYA. (***)