Aliansi Wartawan Independen Indonesia Mendukung Tindakan Tegas Terhadap Aparat dan Pejabat yang Korup

Iwan Ferdana IB

KATA KORUP memang pantas  selalu kita dengungkan agar orang orang yang memegang jabatan penting pemerintahan  & memiliki akses untuk melakukan tindakan tercela guna mempekaya diri sendiri atau para kroninya berpikir seribu kali sebelum melakukan tindakan.

Masyarakat diberi akses  luas untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan (preventif) dan pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini sesuai PP No 71 tahun 2000 yaitu tentang  Tata Cara Peran Serta dan Penghargaan Pada Masyarakat dalam suatu Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, itu artinya masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melihat dan menemukan adanya indikasi PNS, Aparat Penegak Hukum, Anggota DPRD, Anggota Kepolisian, Anggota TNI dan para Pegawai BUMN dan BUMD dan orang orang mendapat gaji atau upah yang bersumber dari keuangan Negara ikut terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yanganggarannya  bersumber dari keuangan Negara. Ketua Umum (Ketum) Aliansi Wartawan Independen Indonesia ( A W I I ), Iwan Ferdana IB dengan tegas mengatatakan bahwa organisasi kewartawan yang dipimpinnya dengan dukungan dari semua anggota yang tergabung dalam organisasi ini akan konsisten mengkritisi segala kebijakan para penguasa yang tak berpihak pada kepentingan rakyat dan mengacu kepada aturan yang benar dengan mengabaaikan apapun jabatan yang ada di pundak mereka.

Sikap ini kami ambil untuk menegaskan bahwa AWII adalah organisasi yang anggotanya terdiri dari para wartawan media cetak mingguan, media elektronik dan media online, baik yang ada di Kabupaten Tebo maupun yang berasal dari daerah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini dengan tidak pernah berpikir  membedakan  antara satu kelompok media dengan media lainnya, karena A W I I lebih mengutamakan dalam menjaga kehormatan dan martabat  semua wartawan  dengan tetap kritis terhadap segala tindakan yang terjadi akibat perbuatan wartawan yang tak bertanggung jawab dan menyimpang dari Kode Etik Jurnalistik serta Undang Undang No 40 Tahun 1999 tentang P E R S.

“Kami berharap keberadaan organisasi AWII dapat menjadi salahsatu terobosan terhadap berbagai persoalan yang selama ini ada dan tidak terpecahkan. Dan itu juga sebabnya kami menginginkan adanya satu bentuk sinergi yang seimbang  antara para narasumber  dengan para wartawan yang tergabung  dalam AWII  yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan dengan tidak saling mendeskreiditkan antara satu dengan yang lain. Para nara sumber yang terdiri dari Kepala Dinas berikut jajarannya, Kepala Daerah, Kesekretariatan Daerah berikut jajarannya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan segala perangkatnya, kemudian Lembaga Penegak Hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan dan juga lembaga vertikal lainnya, para Camat, Kepala Desa, para Kepala Sekolah, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, para Tokoh Masyarakat, para Tokoh Agama, para Pengusaha Pertambangan, Kehutanan, juga Perpekebunan, Kontraktor dan pihak-pihak lain yang berhubungan langsug dengan kepentingan publik dapat/bisa menghilangkan suatu pemikiran yang selama ini banyak kami dengar bahwa setiap kedatangan wartawan adalah masalah dengan selalu mencari kesalahan yang berbuntut uang,” paparnya.

Selanjutnya Iwan melanjutkan bahwa yang perlu dipahami oleh  narasumber dalam menjalankan fungsinya setiap wartawan terikat pada Kode Etik Jurnalistik dan Undang Undang PERS, dimana dengan jelas pada Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang No 40 Tahun 1999 mengatakan PERS adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan bentuk kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan juga menyampaikan imformasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lain dengan mengunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Kemudian Iwan melanjutkan bahwa di Ayat 4 UU No 40 Tahun 1999  dikatakan wartawan adalah orang yang secara dengan teratur melaksanakan berbagai kegiatan jurnalistik,ayat 10 Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Ayat 11 Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk berikan tanggapan atau pula sanggahan  terhadap pemberitaan berupa fakta yang dapat merugikan nama baiknya. Ayat 12 Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan imformasi yang sudah diberitakan oleh PERS, baik tentang dirinya maupun orang lain.

Kalau kita melihat tentang Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan juga Peranan PERS secara lengkap dan dilaksanakan secara benar maka tidak akan ada narasumber yang menolak atau lari bila wartawan datang melakukan komfirmasi karena mereka diberi pemahaman tentang peran PERS di tengah-tengah masyarakat, apalagi ini menyangkut tentang tugas dan tanggungjawab mereka sebagai lembaga pelayanan publik yang menyangkut kepentingan umum, yang harus mereka utamakan, tapi belakangan ini memang banyak kita temukan orang-orang yang bekerja dalam suatu wadah yang berhubungan dengan fungsi kontrol sosial telah bertindak seperti hakim yaitu dengan menghakimi orang tanpa proses di lembaga peradilan yang benar dan kebanyakan mereka beranggapan apa yang mereka katakan itu adalah benar.

Atas berbagai persoalan yang timbul & berkembang belakangan ini AWII sepakat mengambil sikap tegas dan bermartabat untuk melakukan koreksi terhadap siapa saja baik itu orang perorangan, lembaga, dinas, instansi atau kelompok yang berhubungan dengan pelayanan publik  dan keuangan negara tidak peduli apa jabatan dan pangkatnya, apalagi terhadap orang-orang yang dalam tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, AWII tidak akan segan-segan untuk  memberitakan mereka secara terus menerus, “sikap tersebut kami ambil untuk mengingatkan mereka yang saat ini memegang jabatan strategis dalam pemerintahan baik itu eksekutif, legislatif serta yudikatif selagi mereka masih bekerja dan mendapat gaji dari uang negara, mereka tak pernah lepas dari pengawasan PERS, LSM dan para Penggiat Anti Korupsi,” tegas Iwan.

Terakhir Iwan katakan bahwa AWII mendukung tindakan tegas diberikan kepada para aparatur pemerintah serta juga negara yang memanfaatkan jabatan dan juga kedudukan serta sarana yang ada padanya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan anggaran/keuangan atau perekonomian negara sesuai pasal 3 Undang Undang No 31 thn 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No 31 Tahun 1999. (***)