Wartawan Bebas Memilih Organisasi Kewartawanan, Tidak Perlu Takut Kepada Siapapun, Selagi Berjalan Sesuai Aturan yang Benar

Iwan Ferdana IB

SETIAP PERSOALAN DEMI PERSOALAN yang  terjadi menimpa wartawan atau akibat dari perbuatan wartawan belakangan ini banyak menjadi soroton  baik itu dari kalangan pemerintah, aparat penegak hukum,  maupun masyarakat dan cukup menarik untuk kita bahas.

Mengapa menarik ? Hal ini karena menyangkut sebuah profesi yang keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sangat dibutuhkan, baik itu dalam bentuk penyampaian informasi atau bagi mempengaruhi tata kelola pemerintah yang melibatkan banyak orang.

Seorang pejabat karirnya bisa melejit dengan cepat dan dikenal  oleh banyak orang adalah karena informasi yang dibuat wartawan, dan begitupun sebaliknya hancurnya karir seorang pejabat secara drastis juga bisa karena berita yang dibuat oleh wartawan. Dari kedua hal yang bertolak belakang itu terlihat jelas peran wartawan dalam mengangkat dan menjatuhkan berada pada posisi yang sama, namun demikian kita tak perlu takut kepada siapapun yang bekerja membawa atribut seorang wartawan, karena ada aturan dan rambu-rambu yang harus ditaati oleh setiap wartawan, yaitu Undang-Undang PERS dan KODE ETIK JURNALISTIK yang tidak bisa seenaknya dilanggar.

Seorang wartawan di satu sisi begitu kuat dilindungi oleh Undang-Undang PERS, tetapi di sisi yang lain begitu mudah untuk terjebak dalam persoalan hukum yang akan menjeratnya. Keberadaan organisasi kewartawanan sebagaimana diatur  dalam UU RI No 40 Tahun 1999 Tentang PERS merupakan salahsatu solusi untuk membuat wartawan   terhindar dari masalah dan membuat masalah, karena organisasi tersebut merupakan tempat dimana para wartawan berkumpul dan berdiskusi  untuk bertukar pikiran antara satu sama lainnya. Dengan tujuan baik itu untuk menghindari masalah atau mengatasi masalah dan hal-hal lain yang berhubungan dengan profesi seorang wartawan yang bisa memberi  manfaat bagi dirinya, orang lain, bangsa dan negara.

Dalam UU RI No 40 Tahun 1999 pada pasal (7) ayat (1) dengan jelas dinyatakan wartawan bebas memilih  organisasi wartawan. Dengan begitu, artinya tidak seorang atau satu organisasi pun yang boleh/dapat memaksakan kehendaknya pada setiap wartawan untuk bergabung, kecuali wartawan itu sendirilah yang harus menentukannya dan setiap organisasi yang memiliki legalitas hukum memikiliki kesamaan hak dengan organisasi yang lain, satu organisasi wartawan  atau lebih tidak boleh ikut campur atau mencampuri urusan organisasi yang lain. Setiap wartawan yang bergabung dengan organisasi hanya patuh dan taat kepada aturan yang berlaku di organisasi dimana dia bergabung.

A W I I  (ALIANSI WARTAWAN INDEPENDENT-INDONESIA) mengambil sikap yang jelas yaitu melindungi anggota adalah bagian terpenting dalam keberadaannya dan tidak satu organisasipun yang akan kami biarkan mencampuri urusan kami dan  memberikan ketenangan dan kenyamanan kepada setiap wartawan yang tergabung dalam AWII adalah satu hal yang akan terus kami perjuangkan.

Kami tidak pernah bersikap diskriminatif dengan melihat setiap anggota kami atas dasar tinggi dan rendahnya pendidikan wartawan yang bersangkutan, tetapi adalah atas dasar kemampuan, prestasi dan karya yang dia hasilkan, mengenai  layak dan tidaknya seseorang untuk menjadi wartawan bukanlah urusan organisasi akan tetapi adalah hak perusahaan media dimana wartawan ibu bernaung & bekerja. KEBEBASAN BERPENDANDAPAT dan BERBUAT YANG TERBAIK dari setiap anggota terutama untuk kepentingan organisasi dan masyarakat adalah harga mati yang tak bisa ditawar lagi UNTUK SEMUA ANGGOTA A W I I (Aliansi Wartawan Independent Indonesia) dimanapun berada. Teruslah BERBUAT DAN BUKTIKAN BAHWA KITA BISA MENJADI YANG TERBAIK. (***)