Siapa Menabur ? Siapa Menuai ?

Iwan Ferdana IB

PERIBAHASA yang begitu kental dalam kehidupan masyarakat Indonesia yaitu “siapa menabur siapa menuai” adalah suatu peribahasa yang begitu cocok dan pas untuk mengambarkan tentang keadaan yang terjadi saat ini di Kabupaten Tebo. Banyaknya pejabat Kabupaten Tebo yang diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Tebo, Kejaksaan Tinggi Jambi dan yang paling membuat banyak para pejabat Tebo jantungan dan serba takut dalam mengambil langkah atau kebijakan yang behubungan dengan pelayanan publik, terutama dalam pengadaan barang dan Jasa pemerintah yang dananya bersumber dari keuangan negara, baik APBD maupun bersumber dari APBN dalam bidang pengadaan atau proyek infrastruktur,  merupakan dampak dari perbuatan yang telah mereka lakukan selama ini, baik itu untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Dinas Pekerjaan Umum di bawah pimpinan Arip Machrup Dahlan merupakan salahsatu dinas yang paling merasakan dampak dari turunnya Tim Satgasus Kejaksaan Agung RI ke Kabupaten Tebo dan sudah dapat dibuktikan bahwa proyek besar yang selama ini mereka tangani telah melahirkan para tersangka, baik itu dari dinas maupun para kontraktor, padahal selama ini di Dinas Pekerjaan Umum Tebo pekerjaan tersebut dianggap tidak ada masalah dan mereka enjoy-enjoy saja.

Setiap orang perlu kita ingatkan bahwasanya selama mereka memegang suatu jabatan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan operasional serta gaji mereka masih bersumber dari keuangan negara, mereka tidak bisa lepas dari pengawasan dan kritik, terutama dari PERS, karena PERS adalah lembaga sosial dan wahana  komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan-kegiatan Jurnalistik dari mulai meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan inpormasi baik dalam tulisan suara gambar, suara dan gambar, serta data-data dan grafik maupun dalam bentuk lain dengan mengunakan media cetak, media elektronik, dan juga segala jenis saluran yang tersedia. Saat ini Aliansi Wartawan Independent Indonesia (AWI Indonesia) melihat banyak pejabat, khususnya yang ada di Kabupaten Tebo yang alergi pada kehadiran wartawan dan sangat kesal sekali bila dikritik oleh wartawan, padahal mereka sangatlah mengetahui dengan jelas bahwa itulah tugas dan juga peran wartawan sebagai kontrol sosial. Adanya sebuah anggapan jikalau wartawan selalu mencari-cari suatu kesalahan dalam menjalankan tugasnya, itu semuanya tidak benar dan tidak juga semuanya salah, untuk hal ini mengapa AWI Indonesia berpendapat demikian dalam keseharian sebagai seorang pejabat yang memang memiliki tingkat intelektual dan pendidikan yang tinggi, tentu saja dapat melihat mana saja wartawan yang bekerja dengan landasan Undang-Undang PERS serta Kode Etik Jurnalistik serta mana-mana saja wartawan yang kerja mengandalkan Kartu PERS dan begitu juga sebaliknya dengan pejabat yang beranggapan dirinya adalah orang yang penting dan tanpa menyadari kalau setiap tindakan serta juga apa yang dia kerjakan sebagai pelayan masyarakat memang pantas diawasi, tidak akan terjadi pertentangan atau hal-hal yang tidak di inginkan antara wartawan dengan pejabat dan aparatur pemerintah, baik itu dari Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, TNI dan POLRI kalau semua pihak menyadari tugas dan fungsi masing-masing yang mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Banyaknya persoalan hukum yang mengancam para pejabat yang ada di Kabupaten Tebo saat  ini bukan karena kesalahan wartawan, tapi karena perbuatan mereka sendiri yang bekerja tidak mengacu kepada aturan yang benar, tetapi beranggapan mereka benar dan tidak melakukan kesalahan, orang yang tidak mengerti bisa saja mereka bohongi, tetapi orang yang mengerti dan tidak mau diajak kolusi inilah yang bisa membuat mereka mendekam dalam jeruji besi dan inilah yang saat ini sedang terjadi di Kabupaten Tebo. Pemerintah khususnya Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten dan para Kepala SKPD serta DPRD seharusnya instropeksi diri dengan banyaknya kritik dan hujatan yang ditujukan kepada mereka, terutama dari PERS yang tidak sejalan dengan keinginan mereka, yaitu PERS dan wartawan yang tidak mau manut/nurut dengan keinginan para pejabat yang lebih menginginkan wartawan yang bersikap asal bapak senang (ABS).

Berdirinya Aliansi Wartawan Independent Indonesia (AWI Indonesia) dengan Akta Notaris Nomor 7 pada Tanggal 14 Januari 2015 melalui Notaris Izmiral, SH merupakan langkah awal bangkitnya kelompok wartawan yang lebih mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan dan tidak membedakan antara satu media dengan yang lainnya dan akan selalu bersikap kritis dengan berani mengatakan yang benar itu adalah benar dan yang salah adalah salah. Sikap kritis yang kami ambil bukan hanya terhadap para pejabat atau penyelenggara negara, tetapi juga terhadap wartawan yang melakukan tindakan yang tidak sesuai Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang PERS dan Kode Etik Jurnalistik, karena kami tidak menginginkan ada wartawan yang bertindak seenaknya hanya untuk kepentingan diri sendiri tapi akan merusak nama baik profesi wartawan.

Aliansi Wartawan Independent Indonesia (AWI Indonesia) mendukung apabila ada wartawan yang tergabung dalam organisasi kami yang melakukan tindakan tercela dalam bentuk pemerasan , intimidasi atau yang berhubungan dengan tindak pidana lainnya dilaporkan pada pihak yang berwajib, namun demikian kita tetap mengacu kepada azas praduga tidak bersalah,  namun demikian, kami juga perlu mengingatkan kepada semua pihak dengan kekuatan dan hak-hak  yang melekat pada diri setiap wartawan berdasarkan UU No 40 Tentang Pokok PERS  bila diabaikan dan dilecehkan, kami juga tidak akan tinggal diam dan siap membawa kasus ini ke jalur hukum yang berlaku, apalagi yang berhubungan dengan persoalan pemberitaan yang ditulis dan telah diterbitkan oleh media yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Independent Indonesia (AWI Indonesia). Sikap tegas ini kami ambil dan disampaikan untuk mengingatkan kepada semua pihak agar memahami tugas dan fungsi kita masing-masing di tengah masyarakat, baik itu sebagai penyelengara negara untuk Eksekutif, Legislatif, yudikatif, TNI, POLRI, Kontrol Sosial maupun masyarakat dalam bertindak haruslah mengacu kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Terhadap para pejebat yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya oleh media yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Independent Indonesia (AWI Indonesia), silakan mengambil langkah sesusai Undang-Undang PERS atau aturan lain yang berlaku di negara ini daripada diam tapi menggerutu seperti orang yang tidak bersalah sama sekali. (***)