Pentingya Pejabat dan Wartawan Memahami UU KIP No 14 Tahun 2008

Iwan Ferdana IB

PROFESI SEORANG WARTAWAN dan seorang pejabat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebenarnya memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan juga susah untuk dipisahkan.

Hal ini karena satu sama lainnya saling membutuhkan, dimana seorang wartawan dalam tugasnya  membuat dan menyampaikan berita, sedangkan para pejabat adalah narasumber yang sangat menarik untuk diberitakan, baik hal itu menyangkut pribadinya ataupun tugas - tugas  yang berhubungan langsung pada tanggungjawabnya sebagai seorang pejabat.

Hal ini karena kegiatan dan operasional mereka dibiayai dengan uang negara yang harus di pertanggungjawabkan dan perlu pengawasan agar supaya tidak terjadi penyelewengan. Peran pengawasan ini melekat dalam profesi seorang wartawan yang memang kesehariannya lakukan serta bertindak sebagai sosial kontrol. Adanya PP No 71 thn 2000 yang mengatur tentang tatacara peran serta dan penghargaan pada masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini berarti setiap orang bisa terlibat dan turut serta melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berhubungan pada penggunaan keuangan negara. Adanya UU No 14 tahun 2008, yaitu tentang keterbukaan informasi publik (KIP) semakin memperjelas bahwa di negara ini setiap orang memiliki akses untuk mendapatkan berbagai informasi yang mereka inginkan. Hanya yang perlu dipahami ada aturan yang harus kita taati untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan diantaranya apakah yang diminta tersebut  masuk dalam kategori informasi yang terbuka atau informasi yang dikecualikan. Karena hal ini sangat menentukan apakah informasi yang kita inginkan tersebut dapat diberikan atau tidak.

Seorang wartawan dan pejabat seharusnya mengetahui tentang adanya dua (2) informasi yang diatur dalam UU No 14 tahun 2008, yaitu informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan. Hal ini menjadi sangat penting karena dari persoalan ini sering terjadi salah paham dan keributan antara wartawan dengan pejabat. Di satu sisi wartawan yang meminta informasi tidak memahami jenis informasi yang dia inginkan, sementara di sisi lain banyak  pejabat yang mengerti tetapi seolah-olah tidak mengerti dan mengabaikan apa yang diminta oleh wartawan atau masyarakat. Salahsatu contoh kecil ketika ada dinas yang tidak mau memberitahukan berapa dana rutin, seperti anggaran makan minum (mamin) dan perjalanan dinas ketika ditanya oleh wartawan. Padahal berdasarkan  UU No 14 tahun 2008 pasal 9 hurup C, hal tersebut termasuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala  oleh badan publik untuk diketahui oleh publik (Masyarakat).

Apakah hal tersebut pernah dilakukan ? jangankan melakukan sendiri, diminta saja tidak akan diberikan. Padahal yang meminta tersebut adalah wartawan.

Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII) berharap agar semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) dapat memahami tujuan dari undang-undang ini sebagaimana bunyi dari pasal 3, antara lain ;

A.  Menjamin hak  warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

B.Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

C.Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

D.Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

E.Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

F.Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan bangsa.

G.Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Aliansi Wartawan Independent Indonesia (AWII) berharap tulisan singkat ini yang bersumber dari UU KIP No 14 tahun 2008 ini dapat menjadi masukan yang baik bagi semua pihak agar kedepan tidak lagi terjadi  perselisihan, pertentangan dan salah paham antara badan publik yang terdiri dari lembaga, dinas, instansi, badan usaha dan lain sebagainya dengan para wartawan yang kesehariannya bekerja untuk mencari, menyampaikan dan menyimpan informasi. (***)