Untuk Mendapatkan Uang, Seorang Wartawan Tidak Perlu Menjadi Penjilat dan Pemeras

Iwan Ferdana IB

KATA PENJILAT dan PEMERAS adalah dua kata berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama yaituuntuk mendapatkan uang. Seorang penjilat-akan menundukan kepala dan terbungkuk-bungkuk di depan orang yang dianggap bisa mendatangkan uang untuknya serta tidak segan-segan untuk mejelekan orang lain demi  mendapatkan  apa yang dia inginkan dan biasanya sikap seperti ini dia lakukan ketika berhadapan dengan para pejabat yang memegang suatu jabatan penting dalam pemerintahan, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Legislatif, serta kalangan pengusaha. Orang seperti ini kadang-kadang tidak punya rasa malu dan menganggap apa yang dia lakukan merupakan suatu hal yang biasa yang tidak perlu dipermasalahkan.

Orang yang bersikap sebagai penjilat  kebanyakan adalah orang yang memiliki profesi yang jelas dan punya kedudukan di tengah masyarakat seperti para Tokoh Adat, para Tokoh Agama, para Pengusaha, PNS, anggota TNI, Polisi, pengurus Partai, para Wartawan dan lain lain. Sedang untuk orang yang dapat melakukan tindakan  pemerasan saat ini bukan  hanya dilakukan oleh orang yang hanya berprofesi sebagai penjahat saja, tetapi malahan banyak  yang melakukan adalah orang orang yang memahami aturan dan hukum seperti dari pihak Kepolisian, Hakim, Jaksa, PNS, anggota TNI, Legislatif, Wartawan dan LSM serta hal ini sebenarnya bukan menjadi rahasia umum lagi di tengah masyarakat dan hal itu memang ada serta terjadi.

Untuk kali ini, Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII) akan membahas persoalan wartawan yang menjadi penjilat dan pemeras, sehingga melupakan bahwa seorang wartawan dalam bekerja terikat dengan UU PERS dan Kode Etik Jurnalistik  dimana setiap wartawan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan apa yang mereka lihat, dengar dan ketahui secara benar serta  bertanggung jawab kepada masyarakat, bukan malah bertindak hanya untuk menyenangkan pihak  tertentu, karena dia memberi uang atau suatu fasilitas kepada seorang wartawan atau organisasi kewartawanan sehingga terhadap pemberi fasilitas ini berita yang mereka tulis selalu yang baik-baik saja, padahal mereka mengetahui apa yang mereka lakukan bertentangan dengan kewajiban dan tanggungjawab mereka sebagai wartawan yang baik dan profesional, tetapi karena adanya  janji atau karena suatu pemberian dari seorang pejabat sehingga melupakan tanggungjawab mereka kepada publik dan hal ini memang yang paling diinginkan oleh seorang pejabat yang selalu melakukan pencitraan agar terkesan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang baik di tengah masyarakat.

Dan wartawan adalah profesi yang paling tepat untuk melakukan hal itu, karena semua orang mengetahui bahwa seorang wartawan memiliki kapasitas untuk melakukan hal itu, dan yang menjadi masalah adalah bila seorang atau kelompok wartawan menjadi pelindung pejabat yang bermasalah dengan tidak membuat berita tentang masalah pejabat tersebut, karena telah diberi fasilitas baik berupa uang atau hal hal lain yang menguntungkan mereka.

Dalam persoalan ini, Aliansi Wartawan Independen Indonesia berpendapat untuk menghindari berbagai permasalahan yang akan terjadi terutama timbulnya konflik antara satu wartawan dengan wartawan yang lain atau satu kelompok dengan kelompok yang lain karena persoalan dukung mendukung sebaiknya seorang wartawan kembali kepada tugas dan fungsinya sebagai seorang Jurnalistik dan tidak menciptakan ‘GEP’ (pembatas) antara satu dengan yang lain hanya karena sebuah kepentingan, yaitu uang, seorang wartawan tetaplah seorang wartawan, jangan hanya karena satu kepentingan, kita bermusuhan antara satu dengan yang lain. Padahal, apa yang terjadi sekarang belum tentu selamanya begini. Hal itu karena berakhirnya suatu jabatan yang dipegang oleh seorang pejabat, apalagi jabatan yang mereka pegang adalah jabatan politis yang memiliki keterbatasan dalam persoalan waktu.

Adanya wartawan yang bermain dalam persoalan lain di luar profesinya akan menimbulkan  Konflik of  Interest (konflik kepentingan). Bila hal ini tetap dibiarkan, maka akan ada wartawan  yang akan menjadi korban keributan atau diberhentikan dari perusahaan. Aliansi Wartawan Independen Indonesia menolak dengan tegas tuduhan masyakat Kabupaten Tebo yang mengatakan bahwa wartawan adalah aktor intelektual yang turut serta menghancurkan nama baik masyarakat Kabupaten Tebo serta tatanan kehidupan karena tidak mau menggangkat tentang kebenaran  tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan Kabupaten Tebo dibawah pimpinan Bupati Sukandar yang saat ini bukan menjadi rahasia umum lagi. Banyak pejabat dan bupati sendiri serta  Ketua DPRD terancam masuk penjara karena diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi yang saat ini sedang ditangani oleh Satgasus Kejaksaan Agung RI. Kami hanya berharap dengan kekuatan dan perlindungan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang PERS, jangan ada wartawan yang melakukan tindakan yang mencemarkan profesinya seperti menjadi PENJILAT  dan PEMERAS karena HAL ITU SANGAT MEMALUKAN BAGI PROFESI WARTAWAN. (***)