 |
| Iwan Ferdana IB |
PERAN PERS belakangan ini memang sangat dominan dalam membuat sesuatu berkembang menjadi baik atau tidak baik. Hal ini karena tingginya kepercayaan masyarakat bahwa informasi yang diberitakan oleh media cetak atau elektronik sudah pasti mendekati kebenaran dari apa yang sebenarnya terjadi.
Dan itulah sebabnya mengapa begitu banyak orang yang begitu takut bila mau diberitakan oleh media cetak ataupun media elektronik, apalagi yang akan diberitakan berhubungan dengan berita miring tentang dirinya, padahal berita itu belum tentu benar, apalagi kalau yang diberitakan itu memang benar berdasarkan fakta dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan, maka dengan segala cara orang yang akan diberitakan itu untuk menutup agar berita miring itu tidak keluar dan diketahui oleh masyarakat luas. Sebab bila itu terjadi, selain akan mempermalukan diri sendiri, juga keluarganya dan tidak tertutup kemungkinan akibat dari pemberitaan itu akan berkembang menjadi suatu persoalan hukum dan ini bisa menghancurkan karir, baik dia sebagai seorang pejabat pemerintah, politikus pengusaha maupun profesi lain dimana naik atau hancurnya karir seseorang sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat, maka wajib hukumnya untuk menghindari sekecil apapun berita miring tentang dirinya APALAGI BILA HAL TERSEBUT BERHUBUNGAN DENGAN PILKADA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH) baik itu sebagai Gubernur, Bupati dan Wali Kota terutama yang berkaitan persoalan hukum baik itu menyangkut tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain.
PERS yang baik tidak akan takut kepada siapapun selagi itu tetap mengacu kepada UU RI No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Tetapi bagaimana kita akan menentukan apakah dia sebagai seorang wartawan yang baik atau tidak kalau kita tidak pernah membaca undang-undang pers dan itulah sebabnya AWII yang merukan salah satu organisasi kewartawanan yang ada di tanah air melihat pertingnya perusahaan pers dalam merekrut seorang wartawan mempergunakan standar yang layak dan dapat dipertanggung jawabkan karena bagaimanapun juga ketika ada salah seorang wartawan yang melakukan kesalahan, akan berdampak kepada wartawan yang lain padahal dia berasal dari media yang berbeda dengan yang melakukan kesalahan. akan tetapi masyarakat hanya mengetahui bahwa ia adalah seorang wartawan. antara pemerintah dengan perusahaan Pers terutama dengan para wartawan yang setiap saat berada di lapangan haruslah membangun satu sinergi yang seimbang antara satu dengan yang lain di mana masing-masing pihak saling memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, terutama yang berkaitan dengan UNDANG–UNDANG RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) wartawan yang keseharian tugasnya adalah untuk mencari, menyimpan dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, tentu saja dengan segala cara untuk mendapatkan informasi yang dia inginkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan informasi yang sedang dia cari, sedang lembaga pemerintah dari lembaga tertinggi negara sampai terendah adalah sumber informasi yang sangat erat hubungannya dengan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui media, karena berhubungan dengan penyelenggaraan negara dari berbagai tingkatan secara terus-menerus apalagi segala kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah mempergunakan anggaran yang bersumber dari keuangan negara yang harus dipergunakan secara benar dan transparan dan hal ini dalam UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang KIP adalah informasi yang harus tersedia setiap saat dan terbuka untuk diketahui oleh masyarakat, tetapi oleh lembaga pelayanan publik yaitu instansi pemerintah diciptakan seolah-olah informasi tentang penggunaan keuangan negara adalah informasi yang bersifat rahasia dan tertutup, oleh karena itu ALIANSI WARTAWAN INDEPENDENT INDONESIA (AWII) menghimbau kepada semua pihak agar memahami dengan benar apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yaitu TENTANG INFORMASI YANG DIBOLEHKAN (Terbuka) dengan IMFORMASI YANG DIKECUALIKAN (Rahasia) agar ke depan kita tidak menghabiskan energi hanya mengurusi hal-hal yang tidak penting. (***)
Dan itulah sebabnya mengapa begitu banyak orang yang begitu takut bila mau diberitakan oleh media cetak ataupun media elektronik, apalagi yang akan diberitakan berhubungan dengan berita miring tentang dirinya, padahal berita itu belum tentu benar, apalagi kalau yang diberitakan itu memang benar berdasarkan fakta dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan, maka dengan segala cara orang yang akan diberitakan itu untuk menutup agar berita miring itu tidak keluar dan diketahui oleh masyarakat luas. Sebab bila itu terjadi, selain akan mempermalukan diri sendiri, juga keluarganya dan tidak tertutup kemungkinan akibat dari pemberitaan itu akan berkembang menjadi suatu persoalan hukum dan ini bisa menghancurkan karir, baik dia sebagai seorang pejabat pemerintah, politikus pengusaha maupun profesi lain dimana naik atau hancurnya karir seseorang sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat, maka wajib hukumnya untuk menghindari sekecil apapun berita miring tentang dirinya APALAGI BILA HAL TERSEBUT BERHUBUNGAN DENGAN PILKADA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH) baik itu sebagai Gubernur, Bupati dan Wali Kota terutama yang berkaitan persoalan hukum baik itu menyangkut tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain.
PERS yang baik tidak akan takut kepada siapapun selagi itu tetap mengacu kepada UU RI No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Tetapi bagaimana kita akan menentukan apakah dia sebagai seorang wartawan yang baik atau tidak kalau kita tidak pernah membaca undang-undang pers dan itulah sebabnya AWII yang merukan salah satu organisasi kewartawanan yang ada di tanah air melihat pertingnya perusahaan pers dalam merekrut seorang wartawan mempergunakan standar yang layak dan dapat dipertanggung jawabkan karena bagaimanapun juga ketika ada salah seorang wartawan yang melakukan kesalahan, akan berdampak kepada wartawan yang lain padahal dia berasal dari media yang berbeda dengan yang melakukan kesalahan. akan tetapi masyarakat hanya mengetahui bahwa ia adalah seorang wartawan. antara pemerintah dengan perusahaan Pers terutama dengan para wartawan yang setiap saat berada di lapangan haruslah membangun satu sinergi yang seimbang antara satu dengan yang lain di mana masing-masing pihak saling memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, terutama yang berkaitan dengan UNDANG–UNDANG RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) wartawan yang keseharian tugasnya adalah untuk mencari, menyimpan dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, tentu saja dengan segala cara untuk mendapatkan informasi yang dia inginkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan informasi yang sedang dia cari, sedang lembaga pemerintah dari lembaga tertinggi negara sampai terendah adalah sumber informasi yang sangat erat hubungannya dengan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui media, karena berhubungan dengan penyelenggaraan negara dari berbagai tingkatan secara terus-menerus apalagi segala kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah mempergunakan anggaran yang bersumber dari keuangan negara yang harus dipergunakan secara benar dan transparan dan hal ini dalam UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang KIP adalah informasi yang harus tersedia setiap saat dan terbuka untuk diketahui oleh masyarakat, tetapi oleh lembaga pelayanan publik yaitu instansi pemerintah diciptakan seolah-olah informasi tentang penggunaan keuangan negara adalah informasi yang bersifat rahasia dan tertutup, oleh karena itu ALIANSI WARTAWAN INDEPENDENT INDONESIA (AWII) menghimbau kepada semua pihak agar memahami dengan benar apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yaitu TENTANG INFORMASI YANG DIBOLEHKAN (Terbuka) dengan IMFORMASI YANG DIKECUALIKAN (Rahasia) agar ke depan kita tidak menghabiskan energi hanya mengurusi hal-hal yang tidak penting. (***)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar