Rendahnya Budaya Malu Membuat Pejabat Takut Kehilangan Jabatan dan Menghalalkan Segala Cara untuk Meraihnya

Iwan Ferdana IB

KATA MALU pada saat ini tidak lagi jadi senjata ampuh yang bisa membuat seorang pejabat atau masyarakat  menahan diri untuk melakukan hal yang tercela, baik itu dilihat dari sudut pandang Agama, moral, etika dan aturan yang berlaku dalam pemerintahan maupun di tengah masyarakat, tapi sebaliknya dengan mata telanjang kita dapat melihat  dengan seenaknya mereka melakukan hal  yang sama-sama kita ketahui bahwa itu adalah salah. Yang lebih parahnya lagi mereka melakukan itu dengan mengunakan posisi dan kedudukan, baik itu sebagai pejabat pemerintah, anggota DPRD, Tokoh Agama, Adat, masyarakat, ORMAS dan lain sebagainya.

Menjadi penjilat dan menjual harga diri demi uang bukanlah masalah bagi mereka dan kadang menjadi kebanggaan karena dekat dengan pejabat dan orang berduit.

ALIANSIWARTAWAN INDEPENDENT INDONESIA (AWII) melihat fenomena semacam itu memang hampir terjadi dalam setiap lini kehidupan dan hal tersebut merupakan ajang untuk mendapatkan uang banyak dengan cara yang gampang, karena saat ini selain banyak orang yang pintar, tapi juga banyak orang yang gampang dibodohi dan kondisi itulah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan bermuka badak alias tidak punya malu, yang dengan gampangnya berubah sikap dimana hari ini dia menghujat dan besoknya sudah berubah membela dan tidak jarang menjadi ‘bamper’ dan berdiri di garis paling depan melakukan pembelaan dengan sejuta alasan pembenaran atas apa yang dia lakukan, tetapi apakah masyarakat akan percaya atas apa yang dia katakan selain ejekan ‘DASAR PENJILAT’

Sebagai KETUA UMUM AWII yang notabene adalah organisasi kewartawanan, mengajak kepada semua anggotanya dimana saja berada untuk selalu mengedepankan sikap profesional dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan dan tidak menjual martabat profesi demi uang dan kedudukan, tetapi mari kita menjual profeosional/kemampuan dengan cara yang yang benar dan tidak menyimpang dari koridor yang ada dan diatur pada UU RI No 40 Tahun 1999 Tentang PERS.

Setiap wartawan memiliki hak untuk menjalin suatu kerjasama dengan pihak manapun yang sifatnya saling menguntungkan selain dirinya juga, perusahaan dimana dia bekerja dan hal itu tidak bisa dikatakan menjilat atau menjual harga diri, karena dengan jelas diatur dalam UU RI No 40 Tahun 1999 pasal 3 ayat (1) Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai Media Informasi, Pendidikan, Hiburan dan Kontrol Sosial. Ayat (2) Pers Nasional disamping memiliki fungsi sebagaimana bunyi ayat (1) juga dapat berfungsi sebagai Lembaga Ekonomi. Namun demikian setiap wartawan juga harus melaksanakan perannya sebagaimana diatur dalam pasal (6) antara lain : (a) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui ; (b) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan ; (c) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar ; (d) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentinganumum;(e) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dari penjelasan ini, kita semua yang mengemban tugas dan memiliki predikat sebagai seorang wartawan seharusnya dapat menempatkan posisi kita pada tempat yang benar dengan tetap mengedepan hal-hal yang kita inginkan dengan cara profesional dan tidak menyimpang dari aturan undang-undang dan kode etik jurnalistik.

Selain itu, ALIANSI WARTAWAN INDEPENDENT INDONESIA (AWII) juga menghimbau kepada semua pihak terutama kepada anggotanya untuk terus meningkatkan dan menanamkan BUDAYA MALU dalam setiap tindakan dan perbuatan apalagi yang berhubungan dengan kepentingan kekuasaan, karena satu orang Wartawan yang melakukan kesalahan akan membawa wartawan lain dalam persoalan yang belum tentu dia lakukan, banyak belajar dan mengasah diri di berbagai bidang pengetahuan adalah satu langkah untuk menjadi wartawan yang PROFESIONAL  agar dapat dihargai dan dinilai dengan harga yang TINGGI. (***)